Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Anak Ditinjau Dari Prinsip Independensi Hakim (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tmg)

SOIMAH, RODHIYATUN (2026) Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Anak Ditinjau Dari Prinsip Independensi Hakim (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tmg). S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.

	Text RODHIYATUN SOIMAH _116221002_ARTIKEL(2) - Rodhiyatun s.docx Restricted to Registered users only Download (38kB)
	Text RODHIYATUN SOIMAH_116221002_ABSTRAK - Rodhiyatun s.pdf Download (590kB)
	Text RODHIYATUN SOIMAH_116221002_BAB I1 - Rodhiyatun s.pdf Download (1MB)
	Text RODHIYATUN SOIMAH_116221002_BAB III - Rodhiyatun s.pdf Download (789kB)
	Text RODHIYATUN SOIMAH_116221002_BAB V - Rodhiyatun s.pdf Download (497kB)
	Text RODHIYATUN SOIMAH_116221002_DAFTAR PUSTAKA - Rodhiyatun s.pdf Restricted to Registered users only Download (987kB)
	Text RODHIYATUN SOIMAH_116221002_LAMPIRAN BELAKANG(1) - Rodhiyatun s.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text RODHIYATUN SOIMAH_116221002_LAMPIRAN DEPAN(1) - Rodhiyatun s.pdf Download (2MB)
	Text RODHIYATUN SOIMAH_116221002_pengesahan artikel - Rodhiyatun s.pdf Download (227kB)
	Text RODHIYATUN SOIMAH_116221002_FULLTEXT - Rodhiyatun s.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text RODHIYATUN SOIMAH_116221002_FULLTEXT - Rodhiyatun s.docx Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text RODHIYATUN SOIMAH_116221002_Lembar konsul - Rodhiyatun s.pdf Download (295kB)

Abstract

Hakim secara independensi memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mempertimbangkan putusannya berdasarkan pertimbangannya sendiri tanpa harus tunduk pada pihak manapun. Disebabkan adanya keterbatasan regulasi aturan pada penerapan sanksi pemidanaan anak usia 12 tahun yang belum lengkap diatur dalam undang-undang SPPA dapat terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prinsip independensi yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangan menjatuhkan putusan pemidanaan anak tidak mengabaikan penegakan keadilan dengan adanya keterbatasan regulasi aturan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menelaah aturan hukum dalam undang-undang dari adanya batasan minimum penerapan sanksi pemidanaan, dengan pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan teknik analisis data yaitu secara kualitatif. Putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tmg hakim menggunakan sudut pandang laporan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan yaitu BAPAS (Badan Pengawasan Masyarakat) dan juga LITMAS (Penelitian Kemasyarakatan) namun tidak tunduk seutuhnya pada rekomendasi tersebut. Hakim memiliki kewenangan untuk aktif dan mampu mengatasi kekosongan hukum meskipun undang-undang yang berlaku tidak dalam kondisi lengkap, masih tumpang tindih atau dinilai terlalu kaku. Disamping kewenangannya prinsip independensi hakim tidak sepenuhnya kebebasan karena tetap tidak boleh mengesampingkan undang-undang. Perkara nomor 4/Pid.Sus�Anak/2023/Pn Tmg sebagai penyelesaian perkara konkrit tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, hakim pada putusan tersebut menjatuhkan sanksi tindakan alih-alih penjara. Hakim berpedoman pada Undang�Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan mencocokkan rumusan delik dakwaan dengan perbuatan para anak. Hakim menerapkan pemidanaan anak harus mampu bersikap adil dan cermat untuk tetap mengutamakan perlindungan anak dan memperhatikan pula hak korban agar kemudian tidak menyebabkan ketimpangan keadilan dan disparitas putusan.

Actions (login required)

View Item