PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSPARANSI HARGA MAKANAN KULINER DI KOTA AMBARAWA, KABUPATEN SEMARANG

Pratiwi, Pratiwi (2024) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSPARANSI HARGA MAKANAN KULINER DI KOTA AMBARAWA, KABUPATEN SEMARANG. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.

	Text Pengesahan artikel - Pratiwi -.pdf Download (279kB)
	Text ABSTRAK PRATIWI - Pratiwi -.pdf Download (181kB)
	Text Lembar konsultasi - Pratiwi -.pdf Download (916kB)
	Text LAMPIRAN DEPAN - Pratiwi -.pdf Download (927kB)
	Text Artikel_Pratiwi_114201007(1) - Pratiwi -.docx Restricted to Registered users only Download (27kB) | Request a copy
	Text BAB V - Pratiwi -.pdf Download (376kB)
	Text BAB III - Pratiwi -.pdf Download (547kB)
	Text BAB I - Pratiwi -.pdf Download (431kB)
	Text PRATIWI_114201007_Skripsi(3) - Pratiwi -.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text PRATIWI_114201007_Skripsi(3) - Pratiwi -.docx Restricted to Registered users only Download (15MB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan Konsumen Terhadap Transparansi Harga Dalam Makanan Kuliner Di Kota Ambarawa, Kabupaten Semarang. Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Transparansi Harga Dalam Makanan Kuliner di Kota Ambarawa, Kabupaten Semarang . Saat ini konsumen masih sering dirugikan dengan adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan, dengan tidak adanya informasi harga pelaku usaha akan memberikan harga yang tidak wajar kepada konsumen yang membuat kerugian pada konsumen. Konsumen memiliki hak yang salah satunya adalah hak atas informasi harga. Pemerintah berusaha melindungi hak konsumen tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/Per/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang DiperdagAngkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : observasi, dokumentasi, dan wawancara. Masih banyak pelaku usaha yang belum memasang harga dan ketidaktahuan pelaku usaha mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 (2) pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga hanya mendapat teguran dari pihak berwenang, ketidaktahuan konsumen bahwa konsumen yang merasa dirugikan dapat memberikan pengaduan kepada pihak berwenang. Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Transparansi Harga dan Makanan Kuliner.

Actions (login required)

View Item