PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA NOTARIS KABUPATEN SEMARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Riyanti, Devi (2023) PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA NOTARIS KABUPATEN SEMARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.

	Text JURNAL DEVI RIYANTI - Devi Riyanti.doc Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text Lembar pengesahan artikel - Devi Riyanti.pdf Download (459kB)
	Text Lampiran Depan - Devi Riyanti.pdf Download (712kB)
	Text Abstrak PDF - Devi Riyanti.pdf Download (11kB)
	Text BAB I - Devi Riyanti.pdf Download (464kB)
	Text BAB II - Devi Riyanti.pdf Download (542kB)
	Text BAB V - Devi Riyanti.pdf Download (187kB)
	Text CamScanner 02-14-2023 20.46 - Devi Riyanti.pdf Download (232kB)
	Text Full teks scan hal pengesahan persetujuan pernyataan - Devi Riyanti.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Notaris merupakan jabatan khusus dari negara dituntut untuk tunduk pada undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris, akan tetapi masih banyak fenomena yang terjadi dimasyarakat yang mana dalam melakukan tugas jabatanya pasti pernah melakukan kesalahan maka perlu adanya Majelis Pengawas Daerah sebagai garda depan dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan notaris Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan data utama yang diberolah dari wawancara dan observasi di Majelis Pengawas daerah Kabupaten Semarang. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam pembinaan dan pengawasan notaris di wilayah Kabupaten Semarang dalam menjalankan tugas mengacu pada Peraturan Menteri, keputusan menteri dan untuk dasar tindakannya mengacu pada undang-undang jabatan notaris pada Pasal 70 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Kendala yang di hadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melaksanakan kewenangannya. Di Kabupaten Semarang masih terdapat beberapa Notaris yang belum memiliki kantor tetap, banyak Notaris yang lalai dalam mengumpulkan laporan bulanan, atau menyampaikan laporan tidak tepat waktu sehingga Majelis Pengawas Daerah Notaris kesulitan dalam mendata dan merekapitulasi Protokol Notaris dan masih terdapat beberapa Notaris yang belum memiliki kantor tetap.

Actions (login required)

View Item