KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL DINAS RANTIS DALAM MENGANTISIPASI DEMO STUDI KASUS KEMATIAN AFFAN KURNIAWAN

Mundir, Mohamad (2026) KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL DINAS RANTIS DALAM MENGANTISIPASI DEMO STUDI KASUS KEMATIAN AFFAN KURNIAWAN. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.

	Text Mohamad Mundir_116221014_lembarkonsul - Mundir Mohamad.pdf Download (402kB)
	Text Mohamad Mundir_116221014_bab_III - Mundir Mohamad.pdf Download (99kB)
	Text Mohamad Mundir_116221014_bab_I - Mundir Mohamad.pdf Download (146kB)
	Text Mohamad Mundir_116221014_abstrakpdf - Mundir Mohamad.pdf Download (38kB)
	Text Mohamad Mundir_116221014_Artikeldoc - Mundir Mohamad.docx Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text Mohamad Mundir_116221014_bab_V - Mundir Mohamad.pdf Download (40kB)
	Text Mohamad Mundir_116221014_daftarpustaka - Mundir Mohamad.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text Mohamad Mundir_116221014_lampiranbelakang - Mundir Mohamad.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Mohamad Mundir_116221014_pengesahanartikel - Mundir Mohamad.pdf Download (252kB)
	Text Mohamad Mundir_116221014_lampirandepan - Mundir Mohamad.pdf Download (1MB)
	Text Mohamad Mundir_116221014-fulltextdoc - Mundir Mohamad.docx Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Mohamad Mundir_116221014_fulltextpdf - Mundir Mohamad.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Demonstrasi adalah kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum. Dalam demonstrasi pihak keamanan menggunakan kendaraan mobil dinas rantis untuk proses pengamanan. Penggunaan mobil dinas rantis oleh aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang berorientasi pada pemeliharaan ketertiban umum. Namun, dalam praktiknya, penggunaan rantis kerap menimbulkan konsekuensi hukum apabila tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan standar operasional prosedur. Studi ini menyelidiki kebijakan pidana tentang penggunaan mobil dinas rantis untuk mengantisipasi demonstrasi, dengan penekanan khusus pada kasus kematian Affan Kurniawan yang terjadi dalam konteks pengendalian demonstrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum penggunaan rantis, menilai pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum dalam kasus kerugian atau korban jiwa, dan mengevaluasi kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip hukum pidana, asas HAM, dan standar operasional kepolisian. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang HAM, dan Perkap tentang Pengendalian Massa, bersama dengan putusan dan wawancara ke pihak kepolisian, dipelajari untuk mendapatkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rantis pada prinsipnya diperbolehkan sebagai bagian dari sarana prasarana pengamanan, namun harus dilakukan sesuai asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas, dan akuntabilitas. Dalam kasus Affan Kurniawan terdapat indikasi bahwa penggunaan mobil dinas rantis tidak sepenuhnya mengikuti standar operasional prosedur sehingga menimbulkan dugaan kelalaian yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pidana perlu melakukan pengaturan yang lebih rinci, pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan akuntabilitas aparat agar penggunaan rantis tidak menyebabkan kematian atau pelanggaran hukum seperti yang terjadi pada Affan Kurniawan.

Actions (login required)

View Item