Analisis Yuridis Sertifikat Hak Atas Tanah di Permukaan Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Rahmanissa, Shafa Naura (2026) Analisis Yuridis Sertifikat Hak Atas Tanah di Permukaan Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.

	Text SHAFA NAURA RAHMANISSA_111221005_ARTIKEL - shafa naura.docx Restricted to Registered users only Download (24kB)
	Text SHAFA NAURA RAHMANISSA_111221005_ABSTRAK - shafa naura.pdf Download (95kB)
	Text SHAFA NAURA RAHMANISSA_111221005_BAB I - shafa naura.pdf Download (228kB)
	Text SHAFA NAURA RAHMANISSA_111221005_BAB III - shafa naura.pdf Download (223kB)
	Text SHAFA NAURA RAHMANISSA_111221005_BAB V - shafa naura.pdf Download (494kB)
	Text SHAFA NAURA RAHMANISSA_111221005_DAFTAR PUSTAKA - shafa naura.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB)
	Text SHAFA NAURA RAHMANISSA_111221005_LAMPIRAN BELAKANG - shafa naura.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text SHAFA NAURA RAHMANISSA_111221005_LAMPIRAN DEPAN - shafa naura.pdf Download (2MB)
	Text SHAFA NAURA RAHMANISSA_111221005_PENGESAHAN ARTIKEL - shafa naura.pdf Download (806kB)
	Text SHAFA NAURA RAHMANISSA_111221005_FULL TEKS - shafa naura.docx Restricted to Registered users only Download (11MB)
	Text SHAFA NAURA RAHMANISSA_111221005_LEMBAR KONSULTASI - shafa naura.pdf Download (616kB)
	Text SHAFA NAURA RAHMANISSA_111221005_FULL TEKS - shafa naura.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Hak atas tanah merupakan suatu aspek fundamental dalam hukum agraria Indonesia yang diatur secara komprehensif dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif ketentuan hukum dan langkah-langkah prosedural pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, serta menganalisis akibat hukum dari penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan undang-undang tersebut, termasuk potensi pembatalan sertifikat akibat ketidaksesuaian objek. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris yang menggabungkan kajian hukum sebagai norma, peraturan, prinsip, teori, dan doktrin melalui studi pustaka data sekunder. Pendekatan normatif difokuskan pada analisis dokumen dan pendekatan empiris melalui observasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB dan Kantor Notaris dan PPAT Reza Arief Thahary, S.H., M.Kn. sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki pemahaman hukum dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah. Metode ini melibatkan wawancara, observasi, dan analisis penelitian dengan menggunakan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman dan teori keadilan oleh John Rawls. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendaftaran hak atas tanah diatur secara hierarki peraturan dengan prosedur elektronik yang mencakup pengajuan online dan verifikasi GIS. Penerbitan SHM atau HGB atas permukaan laut bersifat cacat hukum mutlak karena termasuk domain publik negara. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sertifikat hak atas tanah di permukaan laut wajib dibatalkan melalui pembatalan sertifikat oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau melalui gugatan PTUN atas dasar PMH pejabat BPN yang menyalahgunakan wewenang.

Actions (login required)

View Item