TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG

Asyhari, Fajar (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.

	Text HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL - FAJAR ASYHARI_110418A001 - Fajar Asyhari.pdf Download (159kB)
	Text ARTIKEL - FAJAR ASYHARI_110418A001 - Fajar Asyhari.doc Restricted to Registered users only Download (130kB)
	Text ABSTRAK - FAJAR ASYHARI_110418A001 - Fajar Asyhari.pdf Download (17kB)
	Text BAB I SKRIPSI - FAJAR ASYHARI_110418A001 - Fajar Asyhari.pdf Download (90kB)
	Text BAB III - FAJAR ASYHARI_110418A001 - Fajar Asyhari.pdf Download (91kB)
	Text BAB V - FAJAR ASYHARI_110418A001 - Fajar Asyhari.pdf Download (12kB)
	Text LAMPIRAN DEPAN SKRIPSI - FAJAR ASYHARI_110418A001 - Fajar Asyhari.pdf Download (3MB)
	Text HALAMAN KONSULTASI - Fajar Asyhari.pdf Download (47kB)
	Text SKRIPSI - FAJAR ASYHARI_110418A001 - Fajar Asyhari.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Pelaksanaan Retribusi Parkir dapat membantu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah telah membuat Peraturan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sebagai pedoman dalam mengoperasionalkan retribusi parkir dan pemberian sanksi atas pelanggaran-pelanggaran dan upaya pengawasan oleh Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode empiris sosiologis. Pengumpulan data melalui studi lapangan dengan wawancara dan studi pustaka dengan analisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengambilan sampel, menggunakan metode non- random sampling dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan pengumpulan data; Wawancara data; penyajian data; dan kesimpulan atau verifikasi. Implementasi terhadap penyelenggaran pemerintah yakni meningkatkan PAD melelui retribusi jasa umum belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam hal ini peneliti menemukan hambatan yaitu kurangnya pengawasan internal oleh DPRD Kabupaten Semarang, kurangnya pemahaman Dishubkominfo dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar, kurangnya personil dalam pengawasan pelaksanaan Perda, kurangnya retribusi 9 parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan jukir tidak resmi yang masih banyak beroperasi. Pengaturan atas sanksi diharapkan lebih ditegaskan atau dioptimalkan oleh pihak pemerintah dan Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari badan- badan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Actions (login required)

View Item