PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK ATAS DEMO PENJARAHAN RUMAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK)

RAHAYU, AGIL FARADINA (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK ATAS DEMO PENJARAHAN RUMAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK). S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.

	Text Agil Faradina Rahayu_111221010_ArtikelDoc - Agil Faradina.doc Restricted to Registered users only Download (96kB)
	Text Agil Faradina Rahayu_111221010_AbstrakPdf - Agil Faradina.pdf Download (168kB)
	Text Agil Faradina Rahayu_111221010_Bab_I - Agil Faradina.pdf Download (216kB)
	Text Agil Faradina Rahayu_111221010_Bab_III - Agil Faradina.pdf Download (337kB)
	Text Agil Faradina Rahayu_111221010_Bab_V - Agil Faradina.pdf Download (146kB)
	Text Agil Faradina Rahayu_111221010_DaftarPustaka - Agil Faradina.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text Agil Faradina Rahayu_111221010_LampiranBelakang - Agil Faradina.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Agil Faradina Rahayu_111221010_LampiranDepan - Agil Faradina.pdf Download (535kB)
	Text Agil Faradina Rahayu_111221010_PengesahanArtikel - Agil Faradina.pdf Download (174kB)
	Text Agil Faradina Rahayu_111221010_FulltextPdf - Agil Faradina.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Agil Faradina Rahayu_111221010_FulltextDoc - Agil Faradina.doc Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text Agil Faradina Rahayu _111221010_LembarKonsul - Agil Faradina.pdf Download (529kB)

Abstract

Demonstrasi sebagai bentuk kebebasan berpendapat dalam negara demokratis pada praktiknya tidak jarang berkembang menjadi tindakan anarkis yang berujung pada tindak pidana, termasuk penjarahan. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pelaku penjarahan adalah anak, sebagaimana terjadi dalam peristiwa penjarahan rumah anggota DPR saat aksi demonstrasi. Anak sebagai pelaku tindak pidana berada dalam posisi dilematis karena di satu sisi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, namun di sisi lain berhak memperoleh perlindungan khusus sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam penjarahan saat demonstrasi serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam proses penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa karena Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversi dengan mempertimbangkan usia, tingkat kesalahan, serta kondisi psikologis anak. Perlindungan hukum diwujudkan melalui pembatasan sanksi pidana, pendampingan selama proses hukum, serta upaya pembinaan dan pemulihan sosial. Namun, penerapan pendekatan restoratif masih menghadapi kendala berupa tekanan publik dan keterbatasan sumber daya.

Actions (login required)

View Item