Priftadi, Muhammad Ahnaf Rangga (2026) PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR DALAM PENGURUSAN KEPAILITAN YANG MENGEDEPANKAN PRINSIP INDEPENDEN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.
|
Text
Muhammad Ahnaf Rangga Priftadi_111221018_artikeldoc - Rangga Ahnaf.docx Restricted to Registered users only Download (7MB) |
|
|
Text
Muhammad Ahnaf Rangga Priftadi_111221018_fulltextdoc - Rangga Ahnaf.docx Restricted to Registered users only Download (4MB) |
|
|
Text
Muhammad Ahnaf Rangga Priftadi_111221018_lembarkonsul - Rangga Ahnaf.pdf Download (488kB) |
|
|
Text
Muhammad Ahnaf Rangga Priftadi_111221018_lampirandepan - Rangga Ahnaf.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
Muhammad Ahnaf Rangga Priftadi_111221018_fulltextpdf (2) - Rangga Ahnaf.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
|
Text
Muhammad Ahnaf Rangga Priftadi_111221018_pengesahanartikel - Rangga Ahnaf.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
Muhammad Ahnaf Rangga Priftadi_111221018_abstrakpdf - Rangga Ahnaf.pdf Download (222kB) |
|
|
Text
Muhammad Ahnaf Rangga Priftadi_111221018_bab_I - Rangga Ahnaf.pdf Download (402kB) |
|
|
Text
Muhammad Ahnaf Rangga Priftadi_111221018_bab_III - Rangga Ahnaf.pdf Download (374kB) |
|
|
Text
Muhammad Ahnaf Rangga Priftadi_111221018_bab_V - Rangga Ahnaf.pdf Download (231kB) |
|
|
Text
Muhammad Ahnaf Rangga Priftadi_111221018_daftarpustaka - Rangga Ahnaf.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB) |
|
|
Text
Muhammad Ahnaf Rangga Priftadi_111221018_lampiranbelakang - Rangga Ahnaf.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator memiliki peran penting dalam mengurus dan membereskan harta pailit sejak putusan pailit dijatuhkan hingga kepailitan berakhir. Dalam pelaksanaannya, kurator dituntut untuk bertindak profesional, objektif, dan independen karena setiap tindakan yang dilakukan memiliki akibat hukum bagi debitor dan kreditor. Namun, dalam praktik kepailitan masih ditemukan potensi konflik kepentingan, perbedaan penafsiran kewenangan, serta keterbatasan pengawasan yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban kurator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban kurator dalam pengurusan kepailitan serta menelaah pentingnya penerapan prinsip independen dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang diperkuat dengan pendekatan empiris melalui wawancara dengan praktisi kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana, apabila terbukti melakukan kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap harta pailit. Oleh karena itu, Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa penerapan prinsip independen dan penguatan pengawasan terhadap kinerja kurator menjadi hal yang penting guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi pihak dalam proses kepailitan.
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Keywords: | Kurator, Pertanggungjawaban, Kepailitan, Independen. | ||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Fakultas UNW > S1 Ilmu Hukum | ||||||||
| User Id: | UPT Perpustakaan UNW | ||||||||
| Date Deposited: | 13 Aug 2026 04:30 | ||||||||
| Last Modified: | 13 Aug 2026 04:30 | ||||||||
| URI: | http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/6168 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
