Analisis Yuridis Pencabutan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Atas Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xxi/2023

Gulo, Afriani (2025) Analisis Yuridis Pencabutan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Atas Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xxi/2023. S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.

	Text afriani gulo_114211013_artikeldoc - AFRIANI GULO.docx Restricted to Registered users only Download (47kB) | Request a copy
	Text afriani gulo_114211013_artikelpdf - AFRIANI GULO.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) | Request a copy
	Text Afriani gulo 114211013 Pengesahan artikel - AFRIANI GULO.pdf Download (408kB)
	Text afriani gulo_114211013_halaman judul - AFRIANI GULO.pdf Download (35kB)
	Text afriani gulo_114211013_lampiran depan - AFRIANI GULO.pdf Download (616kB)
	Text afriani gulo_114211013_abstrakpdf - AFRIANI GULO.pdf Download (15kB)
	Text Afriani gulo_114211013-bab I - AFRIANI GULO.pdf Download (113kB)
	Text Afriani gulo_114211013_bab II - AFRIANI GULO.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) | Request a copy
	Text Afriani gulo_114211013_bab III - AFRIANI GULO.pdf Download (41kB)
	Text Afriani gulo_114211013_bab IV - AFRIANI GULO.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) | Request a copy
	Text Afrianin gulo_114211013_daftar pustaka - AFRIANI GULO.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) | Request a copy
	Text Afriani ggulo_114211013_bab V - AFRIANI GULO.pdf Download (13kB)
	Text afriani gulo_114211013_lampiran belakang - AFRIANI GULO.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB) | Request a copy
	Text afriani gulo_114211013_fulltextpdf - AFRIANI GULO.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text afriani gulo_114211013_lembar konsultasi - AFRIANI GULO.pdf Download (557kB)
	Text afriani gulo_114211013_fulltextword - AFRIANI GULO.doc Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pencabutan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas merupakan persoalan hukum yang menimbulkan berbagai perdebatan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XXI/2023, Jaksa berwenang untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan. Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan kewenangan tersebut bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum terkait kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas dan mengkaji dampak pencabutan kewenangan tersebut terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali telah sejalan dengan asas due process of law yang menegaskan bahwa Peninjauan Kembali merupakan hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya. Namun demikian, putusan ini juga berimplikasi pada upaya hukum dalam menjamin keadilan substantif, khususnya dalam perkara yang berkepentingan bagi negara untuk mengoreksi putusan yang dinilai tidak mencerminkan kebenaran materiil. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk mengakomodir perlindungan hukum bagi negara, korban, dan pihak ketiga, tanpa mengabaikan asas-asas dasar hukum pidana yang berlaku. Kata Kunci: Peninjauan Kembali; Jaksa Penuntut Umum; Mahkamah Konstitusi;

Actions (login required)

View Item