TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Penetapan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

Annisa, Fitria (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Penetapan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby). S1 thesis, Universitas Ngudi Waluyo.

	Text Fitria Annisa_114191005_Artikel - Fitria Annisa.docx Restricted to Registered users only Download (45kB)
	Text Lembar Pengesahan Artikel Fitria Annisa - Fitria Annisa.pdf Download (38kB)
	Text Abstrak_Fitria Annisa - Fitria Annisa.pdf Download (154kB)
	Text Lampiran depann - Fitria Annisa.pdf Download (1MB)
	Text Bab I Fitria Annisa - Fitria Annisa.pdf Download (414kB)
	Text Bab III Fitria Annisa - Fitria Annisa.pdf Download (167kB)
	Text Bab V Fitria Annisa - Fitria Annisa.pdf Download (154kB)
	Text Lembar Konsultasi Fitria Annisa - Fitria Annisa (1).pdf Download (71kB)
	Text Skripsi Fitria - Fitria Annisa.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Sebagai negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang tidak mengakui keabsahan pernikahan beda agama. Akibatnya, perkawinan beda agama bukan lagi merupakan fenomena baru dan sekarang diakui sebagai masalah sosial yang besar. Penulis meneliti pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara permohonan izin perkawinan beda agama dengan menggunakan teknik yuridis normatif. Bagaimana Keabsahan Pengaturan Pernikahan Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pengaturan Pernikahan berdasarkan Hukum Islam, serta bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama. Menurut pandangan penulis, hakim telah menjelaskan bahwa ada aturan hukum yang tidak menerima keabsahan perkawinan beda agama. Namun, hakim tidak mempertimbangkan implikasi perkawinan beda agama dari sudut pandang filosofis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang digunakan sebagai pertimbangan hukum tidak menjelaskan keabsahan perkawinan sebagai salah satu komponen upacara keagamaan untuk memberikan kepastian hukum. Putusan hakim dalam perkara ini hanya efektif dalam menjalankan program persidangan dengan menolak dalil-dalil agama dari lembaga agama yang dapat membuat masyarakat kurang taat menjalankan agamanya.

Actions (login required)

View Item